 |
| Ketua Umum DPP AJH, Dofu Gaho |
MEDAN (Topsumut.com) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Jurnalis Hukum (DPP AJH) menolak rencana pengerahan massa besar - besaran dengan istilah People Power atau Gerakan Kedaulatan Rakyat jelang Pengumuman 22 Mei 2019 dikantor KPU RI.
Gerakan people power dalam negara demokrasi adalah pemilihan umum (Pemilu). DPP AJH menilai berlebihan, Rencana aksi massa tersebut bisa mengarahkan ke pemberontakan (Makar) terhadap pemerintahan yang sah.
"Pengerahan massa berlebihan bisa memicu perpecahan sesama anak bangsa hanya ketidaktaatan terhadap demokrasi." tegas Ketum AJH kepada TOPSUMUT.COM Jum'at (17/5/2019).
Menyikapi hasil proses demokrasi lima tahun ini, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta tim pemenangan diminta legowo menerima apa pun hasilnya jangan melakukan manuver yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri.
"Kalau ada dugaan kecurangan, silahkan ajukan ke Makamah Konstitusional. Jadi, siapapun yang menang nanti. Baik incumbent atau penantang tidak boleh ada yang melakukan tindakan anarkis." ucap Dofu Gaho.
(Ones)
