Kantor BPR Talabumi Sunggal
MEDAN (Topsumut.com) Terkait pemalsuan data pinjaman M. Br Siregar tanpa konfirmasi kepada yang bersangkutan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Talabumi Sunggal yang berkantor di Jalan Tanjung Morawa Medan, di duga pihak BPR ada kerja sama antara survei dilapangan dengan pelakunya HS.
Ketika wartawan menemui pimpinan BPR Talabumi Sunggal perihal konfirmasi masalah pemalsuan data konsumen dan tim survei dilapangan ada dugaan kerjasama dengan pelaku HS, oleh salah seorang costum servis yang tidak mau menyebutkan namanya mengatakan Pimpinan sedang Rapat, ketika ditanya bagian survei dilapangan bernama Hendra mengatakan juga ikut serta rapat.
"Yah lagi sibuk bang mereka sedang rapat, nggak bisa diganggu, kalau pak Hendra ikut juga rapat, dan tunggu sementara saya konfirmasi kembali kepada beliau," kata CS tersebut yang tidak mau sebut namanya.
Tak lama kemudian, dia mengatakan untuk jumpa sama pihak Pimpinan BPR atau nama Hendra untuk kali ini belum bisa jumpa.
"Mohon pak, empat hari lagi kembali datang disini, paling senin depan datang disini sekira jam 10 pagi, sudah bisa di temuai pimpinan maupun pak Hendra. Karna kami lakukan kembali pengecekan dilapangan atas nama yang dirugikan,"Tuturnya.
Sementara berita sebelumnya, korban terkejut karena orang lain telah memalsukan data pribadinya untuk mengajukan pinjaman ke bank swasta yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Talabumi Sunggal.
Korban pun mengetahui data pribadinya di pakai orang lain ketika mengajukan data pinjaman nya di salah satu Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Setelah diperiksa data - data korban ditolak untuk di tambahkan pinjaman (Top Up) di BRI, Dari itu lah korban mengetahui dugaan pelakunya yang di lakukan oleh HS.
"Saya terkejut ditolak BRI berkas pengajuan tambahan pinjaman saya, ketika saya tanya kepada pegawai BRI nya mereka mengatakan ada kredit macet disalah satu bank. Setelah itu, saya telusuri, ternyata saya punya kredit macet di BPR Talabumi Sunggal yang berkantor di Jalan Tanjung Morawa Medan," Kata M. Br Siregar.
Hal ini, korban menempuh jalur hukum untuk dipertanggung jawabkan identitasnya di pakai orang lain. Hingga korban mengadu kepada DPP Garda Indonesia untuk minta di advokasikan.
