Gunungsitoli (Topsumut.com) Fraksi Golkar DPRD Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, menyampaikan pemandangannya atas Ranperda pertangungjawaban pelaksanaan APBD Kota Gunungsitoli TA 2018.
Ada tujuh poin pemandangan umum yang disampaikan oleh Ketua Fraksi Golkar, Jhon Kristian Ziliwu SH tersebut, diantaranya.
1. Fraksi golkar mengpresiasi upaya keras Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam mengoptimalkan penyusunan laporan keuangan daerah sehingga BPK-RI mengeluarkan predikat Opini Tanpa Pengecualian (WTP). Namun capaian tersebut tidak dapat dijadikan barometer bahwa pemerintahan telah dikelola secara akuntabel dan bebas dari praktek penyalahgunaan anggaran.
2. Berdasarkan realisasi APBD 2018, fraksi golkar menilai pencapaian dari pemerintah daerah hanya sebesar 74,80%. Jika dicermati secara detail, persentase realisasi APBD terendah pada bidang belanja modal. Terdiri dari belanja tanah 14,14%, serta belanja gedung dan bangunan sebesar 28,04%. Tentunya hal itu menjadi catatan buruk bagi jajaran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
3. Fraksi golkar mendorong agar Pemerintah Kota Gunungsitoli menghindari pekerjaan konstruksi fisik bersifat swakelola.
4. Fraksi golkar menyarankan agar Walikota Gunungsitoli menegur Dinas PUPR sebagai pelaksana teknis dan pihak ketiga sebagai pelaksana dalam pembangunan jalan hotmix. Dimana banyak laporan baik lisan dan tulisan tekait mutunya yang tidak sesuai dengan standar dan spesifikasi pekerjaan.
5. Pada pelaksanaan roda Pemerintahan Daerah Tahun 2018, fraksi golkar berasumsi abhwa amsih banyak hal uang belum menyentuh secara langsung sektor utama pelayanan terhadap masyarakat. Seperti pada bidang pertanian dan perkebunan.
6. Fraksi golkar menilai bahwa aspek pembangunan di Kota Gunungsitoli belum maksimal. Kondisi itu dapat di lihat dari pembangunan yang dikerjakan pada Tahun 2018. Misalnya pembangunan sarana air bersih di Desa Lasara Sowu dan Desa Afia, Kecamatan Gunungsitoli Utara yang sampai sekarang belum bisa dinikmati masyarakat.
7. Berdasarkan informasi, sampai sekarang pelayanan kesehatan di beberapa puskesmas pembantu (Pustu) yang ada masih sangat mengecewakan masyarakat.
(Stevanus)
