Notification

×

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Hindari Pajak Bangunan, GPI Sumut Laporkan Ke Dinas TRTB

Tuesday, October 8, 2019 | October 08, 2019 WIB Last Updated 2019-10-09T06:02:25Z

MEDAN (Topsumut.co) DPP GPI Sumut melaporkan bangunan mewah yang diduga melanggar peraturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang berada di Jalan M. Yakub, Gang Toke Umar, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan.

Bangunan tersebut berdiri tegap dan di sinyalir nama kepemilikan di IMB diduga disamarkan. Informasi yang diperoleh wartawan Topsumut.co kepada Ketua Umum Garda Peduli Indonesia (GPI) Frisdarwin, SH mengatakan bangunan yang tidak sesuai nama kepemilikan di IMB sudah kita laporkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu Kota Medan.

"Sudah kami laporkan di Dinas. Karena nama yang tercatat di IMB diduga sudah meninggal dunia. Itukan sudah melawan hukum. Lucunya lagi, Dinas PM dan PSPT bisa mengeluarkan IMB bangunan sementara nama yang bersangkutan sudah meninggal dunia," kata Frisdarwin, SH.

Lanjutnya, kata dia, adanya bangunan yang menggunakan identitas nama orang yang sudah meninggal, itu sudah melanggar hukum. Artinya, itu alasan mengindari pajak bangunan. Hal itu sudah merugikan miliaran Pemerintah dan Negara untuk pajak bangunan yang tidak jelas.

"Kita minta Satpol PP Kota Medan segera bongkar bangunan yang menghindar dari pajak. Sebab, itu merugikan Negara," ujarnya.

Ketika dikonfirmasi Jurnal Polisi kepihak Dinas Terkait, dikatakan “Kami segera menindaklanjuti permasalahan ini Pak, laporan atau surat klarifikasi dari DPP GPI, sudah kami terima dan kami teruskan kepihak kami yang punya wewenang”. Katanya.

Jurnal Polisi sudah beberapa kali mendatangi lokasi bangunan dan mencoba menjumpai pengawas ataupun pemilik bangunan tersebut, tapi mereka tidak mau bertemu.

Bahkan juga, ketika dikonfirmasi melalui whatsApp, kepada pihak pengelolah yang mengaku bagian kantor pemasaran, atas nama dengan inisial KRM mengatakan “besok saya info ke kantor saja, karena saya gak ada kewajiban untuk pengurusan yang di lapangan, kata KRM, Senin (30/09/2019).

Ones/Jurnal Polisi
×
Berita Terbaru Update