GUNUNGSITOLI (Topsumut.co) Ketua DPP HIPNI, Petrus S. Gulo, SE, meminta Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayani mengevaluasi dan mencopot Kepala Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan (UPT JJ) Nias, Ekuator Jaya Daeli, ST.
Oleh sebab itu, karena hampir semua paket proyek Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara di Kepulauan Nias tidak siap per 31 Desember 2019 lalu, dan banyak paket yang dikerjakan terkesan asal jadi.
Petrus juga menjelaskan hal ini kepada Topsumut.co di ruang kerjanya, Senin (27/01/2020) mengatakan "Temuan ini terlihat saat sidak anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Nasdem, terutama penggunaan bahan material agregat kelas A.
Tapi yang nampak di lapangan adalah sirtu yang telah disaring, dan fakta ini juga dikuatkan adanya penambangan sirtu di sungai Amazili di Desa Lolofaoso, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, dengan menggunakan alat berat excavator dan kegiatan penyaringan sirtu dengan kawat saring, dan beberapa truk rekanan yang sedang beroperasi," tuturnya
Lebih jauh Petrus mengatakan pihaknya sangat disayangkan bahwa pekerjaan ini diduga jauh dari pengawasan konsultan dan PPK di lapangan. Atau kuat dugaan bahwa pihak terkait itu dengan sengaja membiarkan rekanan untuk menggunakan bahan material yang tidak memenuhi speksifikasi.
Menurutnya, ketidaksiapan pekerjaan ini pada akhir tahun anggaran juga membuktikan bahwa Kepala UPT gagal mengelola anggaran dan tidak mampu mendorong rekanan menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Mungkin masih bisa dimaklumi jika yang tidak siap itu hanya beberapa paket saja, tetapi yang terjadi hampir semua paket tidak selesai per 31 Desember 2019, dan sekarang sedang pada tahap pengerjaan.
Masyarakat Kepulauan Nias berharap supaya Kepala UPT JJ Nias adalah sosok profesional dan pekerja keras, yang mampu mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Kepulauan Nias, terutama di sektor jalan dan jembatan.
Masyarakat sudah muak melihat kinerja Kepala UPT selama ini, hanya mempertotonkan pekerjaan yang tidak tuntas setiap akhir tahun anggaran, dan diduga bermasalah secara konstruksi. Hal ini bisa dilihat dari sejumlah pekerjaan yang sudah dianggap selesai selama ini, tapi sekarang sudah menunjukkan kerusakan serius. Sehingga, patut dipertanyakan umur layanan jalan dan jembatan secara konstruksi, apakah ini merupakan kegagalan perencanaan, atau kegagalan pengerjaan kontraktor ?
(Tim)
