GUNUNGSITOLI (Topsumut.Co)
Pemerintah Kota Gunungsitoli diminta untuk segera menyikapi keluhan masyarakat terkait pupuk bersubsidi, maraknya pemadaman listrik, ketersediaan air bersih PDAM, dan peningkatan ekonomi pertanian di tingkat Desa.
"Semua keluhan masyarakat itu disampaikan kepada para wakil rakyat saat pelaksanaan reses. Pemerintah harus segera reseponsif dan memberi Solusi awal kepada masyarakat", Ucap Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli (Herman Jaya Harefa) kepada wartawan, setelah memimpin sidang paripurna penyampaian hasil Reses dikantornya, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara. Selasa (18/2/2020)
Herman Jaya Harefa memberitahu bahwa kelangkaan pupuk saat ini sangat berimbas pada hasil pertanian masyarakat yang menurun drastis.
Terkait kelangkaan air bersih PDAM dan pemadaman listrik yang sering terjadi, lanjut dia, Diharapkan agar Pemerintah melakukan koordinasi intensif kepada instansi terkait untuk berupaya mencari solusi atas permasalahan yang terjadi.
"Air dan Listrik adalah kebutuhan utama masyarakat. Saat agenda reses kemarin, Warga seputaran perkotaan banyak mengeluh soal minimnya ketersediaan air bersih PDAM. Sedangkan warga seputaran Desa mengeluhkan sering padamnya listrik dan kelangkaan pupuk", Pungkas Herman Jaya.
Ditengah keterbatasan anggaran daerah, Politisi Partai Demokrat ini meminta Pemerintah Kota Gunungsitoli untuk juga mendorong para Kepala Desa dan Pengurus BPD agar lebih inovatif dan kreatif pada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) dalam menghasilkan produk unggulan melalui alokasi dana desa.
Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Dinas terkait diharapkan agar kedepannya mengalokasikan dana di tahun 2021 untuk pelatihan secara berkesinambungan personil BUMDes di setiap Desa. Serta pelatihan kepada para pendamping desa dalam meningkatkan sumber daya manusia dalam mendampingi masyarakat desa dalam mengembankan pertanian.
"Sangat luar biasa jika setiap Desa di Gunungsitoli memiliki produk unggulan masing - masing dan dipasarkan secara global. Kalau bisa Alokasi Dana Desa itu juga di fokuskan untuk pemberdayaan masyarakat melalui BumDes. Jangan hanya di fisik pembangunan saja", Pintanya
Pimpinan DPRD ini juga mengkritik ketergantungan besar Pemerintah Kota Gunungsitoli pada hasil impor pertanian yang diperuntukkan memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Kita jangan dulu bermimpi untuk ekspor. Setidaknya dulu kita mampu memenuhi sendiri kebutuhan masyarakat. Sehingga impor luar daerah dapat kita tekan semanimalisir mungkin", Tambahnya
Dia menambahkan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa penghasilan masyarakat di Kota Gunungsitoli saat sekarang ini masih jauh dari rata-rata penghasilan di tingkat Provinsi Sumatera Utara.
"ini menunjukkan bahwa perputaran ekonomi dan penghasilan kita di Kota Gunungsitoli ini masih jauh tertinggal. Kita juga harus mengakui bahwa angka kemiskinan menurun dari 18 % di tahun 2016, menjadi 16 % di tahun 2018. Penurunan angka kemiskinan itu harus di kawal dengan membuka lapangan kerja yang baru dan mendukung usaha perekonomian rakyat," Terang Herman Jaya.
(Yas Gul/R)
