DAIRI (Topsumut.co) BUMDes merupakan Badan Usaha yang dimandatkan oleh UU Desa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi, pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerjasama antar desa. Badan ini diharapkan menjadi gerbang untuk mensejahterakan masyarakat di masa mendatang, dan selamanya.
Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal secara langsung guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.
Berhasil atau tidaknya BUMDes sangat ditentukan oleh sejauh mana keberanian, kreativitas, dan inovasi pengelolanya dan komitmen pemerintah desa itu sendiri, yang tercermin dalam tiga dokumen besar desa yaitu RPJMDes, RKPDes, dan APBdes serta regulasi yang mengaturnya.
Meskipun pembentukan BUMDes terus didorong, namun kenyataan di lapangan banyak BUMDes yang tidak aktif, seperti halnya Bumdes di Desa Banjar Toba Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi yang saat ini sudah tidak aktif lagi.
," Yah, karena pengurus Bumdes sudah tidak aktif lagi yang secara otomatis Bumdes di Desa ini juga tidak aktif ", ujar Sekretaris Desa Banjar Toba, Mardianto Sihombing, Rabu, ( 11/03/2020) di kantor Kepala Desa Banjar Toba.
Ketika tanyakan apa penyebab Bumdes Desa Banjar Toba tidak aktif, Mardianto Sihombing mengatakan," kita tidak tahu, sebaiknya tanya saja kepala Desa ," ujar Mardianto.
Sebagaimana diketahui Kepala Desa Banjar Toba, Iin Nenci Lumban Tobing tidak pernah bisa dijumpai di kantor.
," Kepala Desa masuk kantor setiap hari, namun hanya sebentar, lalu pulang," ujar salah seorang perangkat Desa Banjar Toba.
Sementara itu, Camat Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi, Marimum Banurea mengatakan bahwa dirinya sudah berulang kali menyarankan Iin Nency Lumban Tobing agar tidak menghindar ketika hendak dikonfirmasi.
," Saya akan coba bicarakan hal tersebut dengan Kepala Desa Banjar Toba," ujar Marimum Banurea.
Terkait Bumdes Desa Banjar Toba yang sudah tidak aktif, bisa saja disebabkan kurangnya sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah dan pendamping desa , sehingga membuat pemerintah desa kebingungan baik dalam penyusunan regulasi desa terkait BUMDes maupun dalam menentukankan jenis usahanya.
Penyebab lain, BUMDes tidak aktif dikarenakan sumber daya manusia di desa yang terbatas dalam menggali potensi yang ada. Pada sisi lain, ada desa punya SDM tapi tidak pernah diajak oleh pemerintah desa.
Sungguh sangat dikwatirkan bagi Desa yang sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tapi tidak memiliki kegiatan atau usaha, namun dana sudah dialokasikan di APBDes untuk BUMDes. Ini jangan sampai jadi objek temuan auditor dana desa.
Dalam kondisi Bumdes Desa Banjar Toba yang sudah tidak aktif, bisa jadi dana yang di kuncurkan ke BUMDes akan rawan penyelewengan, dan dari hasil pantauan, bahwa Sekretariat BUMDes Desa Banjar Toba tidak ada di desa itu.
( Nining ).
