SUMUT (Topsumu.co) Komisi B DPRD Sumatera Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara, di ruangan Komisi B DPRD Sumut, Selasa 3/03/2020).
Rapat yang dipimpin oleh ketua Komisi B DPRD Sumut, Viktor Silaen, SE yang di dampingi anggota Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara. Mereka membahas permasalahan mengenai keterlambatan subsudi pupuk urea lambat disalurkan kepada petani.
Akhir - akhir ini musim pemumpukkan di berbagai daerah kabupaten, namun masih banyak masyarakat petani yang mengeluh keterlambatan penyaluran pupuk bersubsidi di Provinsi Sumatera Utara.
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang diwakili oleh Kepala Bidang Saranan Prasaranan, Joni Purba mengatakan pihaknya mengakui keterlambatan pupuk urea itu lambat disalurkan kepada para petani.
Sebab, untuk menyalurkan pupuk tersebut diharuskan izin dari Dinas Pertanian. Oleh karena itu, kata dia, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut mendorong peningkatan produktivitas kepada para petani.
Peningkatan produktivitas dilakukan dengan mendorong petani menggunakan benih unggul, pemupukan yang benar dan panen secara tepat dan benar.
Selain itu, mereka juga mengalami kesulitan dalam mencatat nama - nama para petani dilapangan. Karena para petani diharuskan memiliki karu petani.
"Salah satunya, para petani banyak yang nggak memberikan KTP dan KK kepada petugas dilapangan untuk kelengkapan data e- RDKK," ujarnya.
Kemudian, data petani yang reject dari pihak bank karena NIK tidak sesuai dengan data disdukcapil. Untuk selanjutnya, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura berupaya melakukan keterampilan untuk mencari solusi agar cepat terealisasi.
Untuk itu, anggota DPRD Sumut, meminta kepada para Dinas Tanaman Pangan agar melakukan bertambahnya kebijakan pupuk bersubsidi di Provinsi Sumatera Utara. Sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan mendapatkan subsidi pupuk urea tersebut.
(Ones)
