Notification

×

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Anggota DPRD Sumut Angkat Bicara Terkait Surat Edaran DP KORPRI Nisut

Tuesday, April 28, 2020 | April 28, 2020 WIB Last Updated 2020-04-29T03:45:50Z
Anggota DPRD Sumut, Edward Zega (foto:ist www.topsumut.co)

MEDAN  (Topsumut.co)
  Anggota DPRD Sumatera Utara, Edward Zega angkat bicara terkait surat edaran Dewan Pimpinan Korps Pegawai Republik Indonesia (DP-KORPRI) Kabupaten Nias Utara, dengan memperintahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Nias Utara, agar menyisihkan gaji untuk berdonasi penanganan covid-19.

"Itu bukan tugasnya, DP KORPRI Kabupaten Nias Utara itu tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan pejabat struktural. Baik pemungutan atau pemontongan biaya atau gaji terhadap ASN," kata Edward Zega.

Menurut politisi dari Demokrat ini, Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nias Utara, Yafeti Nazara membuat surat edaran yang ditunjuk kepada ASN di lingkungan Kabupaten Nias Utara untuk sumbangan penangan covid -19, itu karena Gegabah.

"Kalau minta sumbangan tidak boleh tentukan nilai nominalnya, kerena sumbangan itu, sukarela bukan paksa. Kalau ditentukan nominalnya berarti pungutan liar bagi ASN di Kabupaten Nias Utara," tegasnya.

Kemudian, lelaki yang kini Wakil Ketua Komisi C di DPRD Sumut ini juga menyebutkan bahwa Tupoksi DP KORPRI itu diluar memerintahkan pejabat struktural, baik dia eselon II, III, IV, maupun non eselon/Staf.

"Tugas dia itu hanya memerintahkan anggota KORPRI saja, bukan Aparatur Sipil Negara. Makanya heran aku, aduh Jangan gegabah dong," ungkapnya.

Dikatakanya, uang yang sudah dikumpulkan dari gaji ASN itu agar dikembalikan kepada yang bersangkutan. Apabila tidak, pihaknya akan melaporkan ke ketua ASN Pusat bulan ini.

"Itukan melanggar aturan. Sebaiknya uang itu dikembalikan saja kepada ASN yang bersangkutan. Kalau tidak, bulan ini saya laporkan ke Ketua ASN Pusat," harapnya.

Sementara, dilansir nawacitapost.com, ketika dikonfirmasi kepada Sekda langsung diruang kerjanya, Jumat (24/4/20), melalui staf di ruang Sekda menjelaskan bahwa hari ini pak Sekda tidak masuk kantor, selanjutnya awak media konfirmasi via WhatsApp terkait surat edaran pemungutan sumbangan yang dimaksud, Sekda melalui pesan WhatsApp membalas.

“Saya heran urusan korps internal organisasi di campuri orang luar, Kecuali anda loyer, ada anggota keberatan mencari kuasa hukum. Sampe saat ini tak ada anggota yang merasa dipaksa, dan bila ada beritahu kami agar kami bisa menelusuri siapa yg memaksa. Nanti jika kami sudah kumpulkan dan kami sampaikan kepada masyarakat, baru kami minta anda publikasikan. Sekarang anggota korpri mau menyumbangkan penghasilannya untuk covid-19, kog diminta klarifikasi. Kecuali anda anggota korpri kami harus jelaskan kepada anda," tulis Sekda menjawab awak media.

(Ones/S Hsb)
×
Berita Terbaru Update