NIAS (Topsumut.com) Dampak pandemi covid-19, membuat ekonomi masyarakat mengalami krisis yang berkepanjangan tanpa membedakan status sosial, bahkan dampak covid-19 ini, di rasakan oleh sebagian masyarakat di dunia apa lagi warga yang ada di pelosok pedesaan.Hal serupa juga dirasakan juga oleh para Guru Bantu Daerah (GBD) di Kabupaten Nias.
Guru Bantu Daerah (GBD) Kabupaten Nias saat ini tercatat 454 orang dan diantaranya lebih 80% sudah berkeluarga dan punya tanggungan terpaksa hanya menjadi penonton Bantuan Langsung Tunai (BLT). Ironisnya Pemerintah Desa enggan mendata GBD karena dianggap sama dengan Guru ASN tak masuk kriteria menurut tim pendata didesa-desa.
Salah seorang yang enggan disebut namanya menjelaskan bahwa," Kami tidak berani mendata GBD karena penghasilan mereka tidak bertambah dan kalau ada petunjuk kami akan lakukan pendataan," jelas Sabayuti.
Ketua DPC PDI Perjuangan Sabayuti Gulo meminta kepada tim relawan didesa agar para GBD itu didata sebagai penerima BLT karena mereka berpenghasilan hanya satu juta rupiah perbulan sangat jauh dari cukup jika dibandingkan dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai tenaga kependidikan.
Politisi PDI-Perjuangan ini lebih jauh menjelaskan," para GBD di Nias tergolong miskin karena berpenghasilan rendah masih dibawah UMK, bandingkan dengan perangkat desa yang menerima siltap setiap bulan bisa mencapai dua jutaan saat ini, tutur Sabayuti Gulo Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias usai menerima perwakilan Forum GBD se-Kabupaten Nias kepada media Topsumut.co diruang kerjanya.
(Koer Zend)
