Notification

×

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Pernyataan Ketua DPRD Nias Dibantah, Ketua Komisi 1: Ada Surat.!

Monday, May 11, 2020 | May 11, 2020 WIB Last Updated 2020-05-11T07:49:40Z

NIAS (Topsumut.co)
Pada tanggal 30 Maret 2020, Tanpa sepengetahuan Wakil Ketua dan Anggota DPRD telah ada surat kepada Pemerintah terkait penyampaian berita acara dan risalah rapat tanggal 27 Maret 2020. Dalam risalah itu disampaikan sebuah keputusan bahwa lembaga legislatif tidak berpendapat atas LKPJ Bupati Tahun 2019 dan Meminta Bupati untuk melanjutkan LKPJ Bupati sesuai dengan ketentuan berlaku.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Nias, Yosafati Waruwu, Kepada wartawan di Gedung Dewan, Jalan Pelud Binaka, Gunungsitoli Selatan, Sumatera Utara. Jumat (8/5) kemarin.

Pada saat itu, lanjut dia, Anggota DPRD Sedang menunggu dan Dua Orang Wakil Ketua DPRD telah membuat catatan (memo) kepada Sekretaris Dewan agar memfasilitasi ulang Rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menjadwalkan kembali sidang pembahasan LKPJ Bupati Tahun 2019 atas batalnya sidang tanggal 27 Maret 2020.

Tapi Sekretaris Dewan memberitahu bahwa telah ada surat Ketua DPRD untuk Pemerintah atas LKPJ Bupati Tahun 2019.

"Kita heran kok bisa ada surat dan kita baru tahu", Kata Yosafati

Disinggung terkait pernyataan Ketua DPRD Alinuru Laoli soal aturan kehadiran pejabat legislatif dalam sidang, Ketua Komisi 1 DPRD ini membenarkan pernyataan Alinuru tersebut.

Namun itu bukan sebuah polemik yang membuat tidak kourum nya sebuah sidang atau rapat dewan. Terdapat sebuah mekanisme yang mengatur bahwa agar pembahasan itu dilanjutkan dengan pelaksanakan rapat Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.

Sikap itu sudah tertuang dalam berita acara Nomor : 170/03/DPRD/2020, Tanggal 27 Maret 2020 Tepatnya di paragraf kedua.

"Mekanisme itu tidak dijalankan oleh saudara Ketua DPRD, dan malah tiba - tiba ada surat keluar. Padahal sudah ada surat Kementerian yang memberi perpanjangan waktu", Terang Yosafati

Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias (Sabayuti Gulo) juga membenarkan pernyataan Ketua Komisi 1 DPRD tersebut.

Sabayuti berharap jangan sampai ada pembohongan publik dalam situasi ini.

"Seyogianya rapat itu tidak ditutup namun cukup diskors atau ditunda serta dilanjutkan ke tahapan selanjutnya yakni diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi. Coba kita pahami isi risalah rapat itu adalah sebuah keputusan yang mengatakan lembaga DPRD tidak berpendapat dan Diminta Pemerintah melanjutkan tahapan LKPJ Bupati", Tuturnya

Lanjut Sabayuti, Bila ada pernyataan saudara Ketua DPRD dan Sekretaris Dewan yang menyebut bahwa telah sesuai prosedural maka pertanyaannya bahwa rapat Bamus itu dilakukan disebelum atau sesudah tanggal 30 Maret.

"Tidak jelas kapan Rapat itu dilaksanakan", Pungkasnya.

(Yas Gul/R)

×
Berita Terbaru Update