 Keterangan Foto : Emak - emak berlinang air mata ketika meminta bantuan sosial di Kantor Desa Bandar Khalipah. |
Selain itu, dia tidak sendiri, bersama dengan emak - emak lainnya, dia berkeluh kesah dan mendatangi Kantor Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Selasa (2/06/2020). Mereka berharap agar pemerintah setempat mendata sebagai penerima bantuan sosial (Bansos) dari Pemerintah.
Pengakuan Asnah, mereka tidak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah misalnya PKH, KIP, KIS, BLT Kemensos dan Dana Desa, bahkan bantuan sembako karena terdampak Covid-19.
"Saya warga Dusun VIII, Desa Bandar Klippa. Sampai saat ini saya tidak pernah mendapatkan bantuan apapun. Saya bersama ibu - ibu yang lainnya disini dengan keluhan yang sama, yaitu tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Terutama bantuan karena terdampak Covid 19 yang meresahkan saat ini," kata Asnah, berlinang air mata.
Mereka menduga bahwa kepala dusun tidak melakukan data dengan sebaiknya. Pemerintah setempat tidak pernah mendatangi rumah mereka. Bahkan, tetangga yang sama senasib dapat bansos dari Dana Desa.
"Kepala dusun kami tidak memasukkan kami sebagai penerima bantuan terdampak Covid 19. Padahal, kami juga terkena dampak virus corona ini," ungkap Asnah sambil berlinang air mata saat diwawancarai topsumut.co dikantor Kepala Desa Bandar Khalipah.
Kepala Dusun VIII yang ketika itu berada di kantor desa langsung menindaklanjuti keluhan warganya. Dia mengaku akan mendata dan mencoba mengusulkan nama warganya yang terdampak Covid 19.
"Ibu - ibu ini akan saya data dahulu, saya akan mengecek kerumah ibu ini langsung, nanti mereka akan saya foto di depan rumahnya, apakah mereka layak mendapatkan bantuan atau tidak," ungkapnya.
Selain itu, Eka juga mengaku bahwa di Dusun VIII, hanya 10 keluarga yang mendapatkan bantuan BLT Dana Desa Rp 600 ribu perbulan.
"Sementara warga di Dusun VIII ada ribuan keluarga. Saya mohon maaf kepada warga yang belum mendapatkan bantuan karena terdampak Covid 19. Karena kuota yang tersedia tidak sesuai dengan warga yang ada," terangnya.
Kepala Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Suripno ketika diwawancarai awak media mengaku bahwa kuota penerima bantuan sosial terdampak Covid 19 hanya 172 keluarga (KK). Sedangan total warganya mencapai 12 ribu KK.
"Jadi kayak mana mau kita buat, makanya yang dapat adalah orang orang yang benar - benar terdampak Covid 19. Sedangkan warga yang dapat, saya menduga pasti mereka lebih mampu dari orang yang tidak dapat. Kenapa mereka tidak dapat, karena mereka lebih mampu dari yang dapat," ungkap Suripno.
Selain itu, dia juga mengakui bahwa semua masalah bisa diselesaikan dengan sabar dan tenang."Kalau memang ada kesalahan administrasi dalam pengusulan, bisa kita selesaikan," terangnya.
Permasalahan yang sama juga terjadi di Desa Medan Senembah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Di desa ini ada juga masyarakat yang tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah.
Warga yang tidak mendapatkan bantuan itu adalah Anwar lelaki berusia 61 tahun, warga Dusun XI, Desa Medan Senembah.
Lelaki yang sudah lanjut usia ini tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, terutama dari pemerintah desa. Padahal, lelaki yang memiliki empat orang anak dan sembilan orang cucu ini sangat terdampak Covid 19. Dia setiap harinya bekerja mereparasi alat elektronik, seperti televisi radio dan lainnya.
"Sudah lebih sebulan belakangan ini, pendapatan saya sangat berkurang, saya kerja dari rumah kerumah, jika tidak ada orang yang memanggil saya karena alat elektroniknya rusak, maka saya tidak mendapatkan uang, karena saya bukan pegawai negeri ataupun pegawai swasta. Tapi mengapa saya tidak pernah mendapatkan bantuan, padahal saya juga merupakan orang yang terdampak Covid 19," kata Anwar.
Bukan itu saja, anaknya yang merupakan seorang janda memiliki tiga orang anak juga tidak pernah mendapatkan bantuan apapun. Seperti PKH, KIP, KIS, BLT Kemensos dan Dana Desa, bahkan bantuan sembako karena terdampak Covid-19.
"Anak saya empat, tiga orang sudah tidak tinggal dirumah ini lagi, mereka sudah tinggal di Medan. Saya tinggal dengan anak saya dan satu orang cucu dirumah ini. Dari dahulu sampai sekarang, kami tidak pernah merasakan adanya bantuan dari pemerintah. Padahal, kami sudah menyerahkan kartu keluarga maupun kartu tanda penduduk kepada pihak pemerintahan desa. Tapi kenapa kita tidak dapat juga?," tanya Anwar.
Dia menduga, bahwa kepala dusun maupun kepala desa setempat tidak serius mendata masyarakat miskin dan terdampak Covid 19.
"Kami pernah mendatangi kantor Desa Medan Senembah, tapi karena kami tidak ada undangan atau kupon, kami tidak bisa dapat sembako," terang Anwar.
Sekretaris Desa Medan Senembah, Mariana mengatakan bahwa seluruh penerima bantuan yang terdampak Covid 19 itu berdasarkan data dari kepala dusun.
"Semua sudah kira salurkan, data kita dapatkan dari kepala dusun, jika ada warga yang tidak dapat, silahkan berkomunikasi dengan kepala dusun," kata Mariana.
Pengakuan Mariana, dari desa itu, ada sebanyak 111 keluarga yang mendapatkan bantuan dari pemerintah dengan menggunakan dana desa. Mereka itu adalah yang terdampak Covid 19.
"Kita salurkan uang sebesar Rp 1,2 juta perkeluarga dengan menggunakan dana desa, uang itu untuk bulan Mei dan Juni. Dua bulan sekaligus kita berikan kepada 111 keluarga. Data itu kita dapatkan dari kepala dusun, jadi jika ada yang tidak dapat, langsung ke kepala dusunnya," ungkapnya.
Ketika ditanya mengapa disalurkan dua bulan sekaligus, Mariana mengaku agar efisien dan tidak berulang.
"Iya kita salurkan dua bulan sekaligus, kami tidak bisa memberikan nama penerima BLT dana desa, itu tidak boleh kami berikan kepada bapak. Semua uang yang kami berikan itu tidak ada yang kami potong. Begitu juga dengan bantuan sembako," tandasnya.
(Ones/Tim)
