Notification

×

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

DPRD Taput Soroti Pinjaman Dana Alokasi PEN Rp 326 Miliar dan Keterlambatan Pembahasan KUA-PPAS 2021

Wednesday, November 18, 2020 | November 18, 2020 WIB Last Updated 2020-11-18T13:51:40Z


TAPUT  (Topsumut.co) -  Dalam  rapat Badan Anggaran DPRD, Rabu 18 November 2020, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara lontarkan kritik tajam kebijakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) soal alokasi pos pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai ratusan miliar dari salah satu perusahaan BUMN baru-baru ini.


Sebagaimana diketahui Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan pinjaman pemulihan ekonomi nasional kepada PT Sarana Multi Infrastruktur  (Persero) yang berperan sebagai kreditur senilai Rp 326 Miliar. Tota Situmeang anggota Fraksi Partai Hanura mengatakan, alokasi dana pinjaman yang harus dibayarkan Tapanuli Utara selama rentang waktu 8 (delapan tahun) ke depan ternyata  lari dari pesan suci pemulihan ekonomi sebenarnya.


Disebutan oleh Tota, bahwa ada indikasi ketidakpatutan pemilihan penyedia jasa yang mayoritas dipecah jadi ribuan paket penunjukan langsung, menurutnya, jikaKalau ditanya kepatutan, pasti saya jawab tidak patut, karena pengambil keputusan tidak ada keberpihakan kepada pengusaha Tapanuli Utara," ungkap Tota Situmeang di rapat Badan Anggaran DPRD, Rabu 18 November 2020.


Kritik serupa juga disampaikan Antonius Tambunan dari Fraksi Partai Golkar. Antonius meminta TAPD Tapanuli Utara agar bisa menyajikan dokumen perencanaan program 1300 paket PEN kepada lembaganya. "Saya berharap kepada Pemda agar bisa menyerahkan dokumen perencanaan seluruh paket PEN kepada lembaga ini," papar Antonius Tambunan.


Sebelumnya pada, Selasa 18 November 2020,  Mauliate Sitompul anggota DPRD Fraksi Partai NasDem daerah pemilihan V (Kecamatan Pahae Julu, Pahae Julu,  Simangumban dan Purba Tua) mengungkapkan, pos anggaran dana pinjaman Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang dicincang dalam 1300 paket proyek fisik di daerahnya ternyata di empat kecamatan hanya 60 paket saja.


"Di empat kecamatan Pahae hanya sekian persen saja dialokasikan. Apakah ini namanya kebijakan pembangunan yang berkeadilan?," tanya Mauliate Sitompul kepada T4PD Tapanuli Utara dalam rapat Badan Anggaran DPRD Tapanuli Utara pada Selasa 17 November 2020.


Mauliate juga mengungkap bahwa banyak alokasi anggaran PEN di daerah pemilihan dia bukan termasuk skala prioritas. Ternyata paket pekerjaan itu juga dikerjakan oleh rekanan penyedia jasa dari luar Tapanuli Utara. 


Demikian halnya Wakil ketua DPRD Taput Fatimah Hutabarat, Dalam rapat Bamus ini, mempertanyakan apa alasan dari pihak pemerintah kabupaten Taput terlambat dalam memberikan draft KUA-PPAS APBD TA.2021, padahal sesuai aturan, hal ini sudah diberikan pada bulan Juli 2020 yang lalu. Juga, meminta agar pertemuan tersebut sesuai agenda pertemuan Bamus yang untuk membahas jadwal pembahasan KUA-PPAS APBD TA.2021.


Agenda pertemuan ini membahas jadwal pembahasan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran- Prioritas Plafon Anggaran Sementara) pada APBD TA. 2021 (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021).




 (Harapan Sagala)

×
Berita Terbaru Update