DAIRI (Topsumut.Co) - Salah satu program untuk percepatan penurunan stunting yang sesuai dengan komitmen Bupati Dairi adalah dengan membentuk Tim koordinasi penurunan stunting terintegrasi Kabupaten Dairi.
Dimana Tim koordinasi tersebut telah melaksanakan analisis situasi yang merupakan aksi 1 pencegahan dan penurunan stunting tahun 2022 yang diselenggarakan di aula Bappeda Kabupaten Dairi, Senin (21/02/ 2022).
Beberapa topik pembahasan dalam pertemuan ini antara lain, Analisis hasil pelaksanaan di Tahun 2021;Rencana dan Jadwal Pelaksanaan di tahun 2022; Cakupan yang tersedia di Master Analisis situasi (Ansit); serta membahas hasil analisis pengukuran tahun 2021.
Hadir dalam kegiatan ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat langsung dalam Tim Koordinasi Penurunan Stunting Terintegrasi Kabupaten Dairi tahun 2022, seperti Bappeda yang diwakili oleh, Kabid P2M Bappeda Koko. M. Angkat, SAP, MAP, Kabid Litbang Bappeda, Gema Sihite, DCN, M.Kes, Kabid Kesmas Dinas Kesehatan, dr. Edison Damanik, Kabid Pemdes, Dinas PMD, Ratna Pasaribu, S.Sos, Kabid KB Dinas P3AP2KB, Anita Tumanggor, SKM, Kabid Ketahanan Pangan Dinas Pertanian KPP, Meri Deborah Saragih, S.Pi, Kabid PAUD Dinas Pendidikan, Marina Sinaga, SIP, Perwakilan Dinas Kominfo, dan Tim Ahli Pendamping Desa, Vino S. Sembiring.
Mewakili Bappeda, Koko M. Angkat menyampaikan bahwa terdapat banyak kemajuan terkait dengan pelaksanaan stunting di tahun 2021 sejak Kabupaten Dairi ditetapkan sebagai Lokus tahun 2020. Hal ini Ia katakan dapat dilihat dari adanya 2 (dua) Penghargaan yang diterima oleh Kabupaten Dairi di tahun 2021 seperti Kabupaten Yang memiliki komitmen tinggi dalam percepatan penurunan stunting yang diterima saat peringatan hari kesehatan nasional ke-57 tahun 2021.
Selain itu, Koko Angkat juga mengatakan bahwa Kabupaten Dairi mendapat penghargaan sebagai kabupaten/kota dengan progres update data EPPGGM tertinggi yang diterima Agustus 2021.
"Peran desa serta sinkronisasi data antara bidan desa dan KPM dalam penurunan prevelensi stunting di tahun 2022 lebih ditingkatkan terlebih sudah ada Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 tahun 2021 tentang peran desa dalam stunting," ujar Koko.
Sementara itu, Edison Damanik menyampaikan Dinas Kesehatan yang merupakan penanggung jawab intervensi spesifik penanganan stunting, akan berusaha lebih maksimal dalam hal pelaksanaan posyandu, peningkatan kapasitas tenaga Kesehatan terlatih, dan penyediaan alat ukur.
Sementara itu dalam pertemuan yang penuh interaktif ini, Gema Sihite menyampaikan bahwa, pengadaan alat ukur yang sesuai standar seperti Antropometri harus lebih diprioritaskan sehingga data hasil analisis pengukuran di tahun 2022 akan lebih akurat.
Dari pertemuan ini diperoleh beberapa kesimpulan bahwa pengadaan alat ukur yang sesuai standar serta peningkatan kapasitas tenaga medis yang terlatih harus diprioritaskan. Selain itu percepatan pengentrian hasil timbang ukur balita ke aplikasi ePPGBM di tahun 2022 perlu dilakukan. ( Nining ).
No comments:
Post a Comment