Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Kepala Kantor Pertanahan Nias Tegaskan Tak Ada Biaya yang Diminta Untuk Sertifikat Tanah

Saturday, June 4, 2022 | 2:18 AM WIB | 0 Views Last Updated 2022-06-04T09:18:28Z


NIAS UTARA  (Topsumut.Co)  -  Biaya pengurusan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau Sertifikat Tanah sebesar 250 ribu yang yang dibayarkan warga Nias Utara, itu bukan permintaan dari Badan Pertanahan Nasional.


Hal tersebut dinyatakan secara tegas oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias, Mahyu Danil, S.ST, MH saat ditemui oleh kontributor media elektronik di ruang kerjanya di Gunungsitoli, selasa (31/05/22).


"Pada tahun 2021 memang betul di wilayah kabupaten Nias Utara telah selesai kita laksanakan program PTSL disana, tetapi pada kegiatan itu kami dari Kantor Pertanahan ini tidak pernah meminta uang dari warga, dan belum ada kami terima sejumlah uang dari Kepala Desa," tegas Mahyu Danil , dikutip dari media online jelajahsatu.com baru-baru ini.


Mahyu Danil mengharapkan kepada seluruh Kepala Desa yang ikut serta pada program PTSL untuk tidak mengatasnamakan BPN dalam hal apapun yang dibebankan kepada warga.


"Kepada kepala desa, kami harapkan jangan sesekali mengatasnamakan BPN dalam tindakan apapun yang berkaitan dengan biaya, apabila kepala desa membebankan biaya administrasi desanya kepada warga untuk dilakukan kesepakatan, dimusyawarahkan terlebih dahulu bersama warga pemilik tanah," tandasnya.


Untuk sertifikat masyarakat dibeberapa desa di Nias Utara, tetap diberikan apabila telah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan.


"Warga yang telah ikut dalam program PTSL, silahkan bayar pajak di BPKPAD Nias Utara, itu juga untuk meningkatkan PAD di daerah, dan sertifikatnya akan diberikan," tuturnya.


Lebih jauh pihaknya menjelaskan setelah selesai semua kegiatan pengukuran tanah milik warga, para kepala desa sulit dihubungi, padahal proses menyiapkan dokumen warga seperti mengurus PBB masih belum selesai. 


Diketahui sebelumnya, banyak pihak Desa yang melakukan pemungutan biaya pengurusan sertifikat tanah secara bervariasi, ada Desa yang meminta Rp 100.000 perbidang, ada juga yang meminta Rp 150.000 perbidang, bahkan ada juga yang meminta Rp 450.000 perbidang, sehingga banyak masyarakat yang enggan mengurus sertifikat tanah akibat biaya yang sangat besar.  (Bung_zega)

No comments:

Post a Comment

×
Berita Terbaru Update