GUNUNGSITOLI (Topsumut.Co) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, Menyatakan bahwa penetapan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh Pemerintah Pusat dinilai terlalu dini dan bukan solusi.
"Dinaikkannya harga BBM terlalu dini sekali. Itu bukan solusi saat ini. Kami tegas menolak keputusan tersebut", Ucap Ketua DPD Partai NasDem Kota Gunungsitoli (H. Ridwan Saleh Zega) ketika dimintai tanggapannya oleh wartawan via telepon seluler. Rabu (7/9/2022)
Menurutnya, Saat ini kondisi ekonomi masyarakat masih belum pulih seutuhnya pasca pandemi Covid-19 yang dua tahun ini melanda Indonesia, khususnya di Kota Gunungsitoli. Bahkan harga komoditi pertanian dan perikanan juga belum mampu menyeimbangi. Sehingga masyarakat malahan sudah dihadapkan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dikhawatirkan berdampak pada kenaikan harga bahan pokok serta daya beli masyarakat.
Tidak hanya itu, lanjut Ridwan Saleh, Mayoritas penerima subsidi yang diberikan diduga ternyata turut diterima oleh kalangan mampu, yang artinya warga kelas bawah tidak rata mendapatkan bantuan subsidi tersebut.
Dalam pendistribusian bantuan sosial BBM ini nantinya diharapkan Pemerintah diminta untuk lebih sigap untuk dapat memperhatikan pendistribusian subsidi bantuan dengan harapan kiranya warga kurang mampu dapat sepenuhnya terbantu, Walaupun sebenarnya subsidi tersebut belum sepadan dengan kesulitan masyarakat ditengah kenaikan harga BBM.
"Pemerintah haru sigap. Dicek kembali data penerima bantuan antara yang layak menerima dan tidak layak menerima. Jangan sampai warga kurang mampu tidak dapat dan mereka makin susah ditengah naiknya harga BBM", Tandasnya
Secara aktual sebagai wujud penolakan kenaikan harga BBM, DPD Partai NasDem Kota Gunungsitoli berencana akan menyurati
"NasDem melihat bahwa kenaikan harga BBM ini tidak tepat untuk situasi sekarang. Karena kita sedang babak belur pasca pandemi kemarin", Ujar Ridwan Saleh.
"Membuktikan wujud sikap kami menolak kenaikan harga BBM, Kami akan segera melakukan rapat pengurus DPD. Kami akan sampaikan aspirasi ini melalui DPP Pusat dengan menyurati Pemerintah serta lembaga legislatif (mulai dari tingkat Daerah hingga Pusat) dengan harapan kebijakan tersebut di evaluasi kembali", Terangnya
(Cobra/R)
No comments:
Post a Comment