Foto : Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Tapanuli Selatan, Muhammad Rawi Ritonga dan Edison Rambe.
TAPSEL (Topsumut.Co) - DPRD Tapanuli Selatan (Tapsel) minta Bupati Dolly Pasaribu perintahkan jajarannya untuk segera mengerjakan program/proyek pembangunan tahun anggaran 2023, dengan syarat tetap mempedomani aturan yang berlaku.
"Ketidakmampuan Pemkab Tapsel mengeksekusi atau mengerjakan program pembangunan di tahun 2022 itu antara lain menyebabkan SILPA sebesar Rp300 miliar, sehingga serapan anggaran hanya sekitar 80 persen dan pertama kalinya terjadi selama 7 tahun terakhir. Semoga tidak terulang di tahun ini," pinta Muhammad Rawi Ritonga dan Edison Rambe, Selasa (24/1/2023).
Kedua anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Tapsel itu mengemukakan, banyak kegiatan pembangunan yang ditampung di APBD dan Perubahan APBD tahun 2022 yang tidak mampu dikerjakan oleh Pemkab Tapsel.
Anggaran program pembangunan yang tidak terserap di tahun 2022 itu jumlahnya ratusan miliar rupiah. Pada APBD tahun 2023 ini kembali dianggarkan dan sangat diharapkan agar segera ditender dan dikerjakan.
Rawi mencontohkan program pembangunan yang tidak mampu dikerjakan Pemkab Tapsel itu antara lain di Kecamatan Aek Bilah, Saipar Dolok Hole dan Arse yang merupakan daerah pemilihannya.
Di Kecamatan Aek Bilah, pembangunan yang tidak jadi dikerjakan itu antara lain peningkatan jalan jurusan Simpang Jalan Provinsi - Tolang Gunung dengan anggaran ditampung pada P-APBD 2022 sebesar Rp798.700.000.
Kemudian lanjutan peningkatan jalan jurusan Simpang Biru/Aek Jahengna Rp 2,6 miliar. Pembangunan pagar Puskesmas Biru sebesar Rp400 juta. Selain itu ada lagi 16 paket yang total anggarannya sekitar Rp 3 miliar, sama sekali tidak dieksekusi Pemkab Tapsel di tahun 2022.
Ditambah lagi proyek Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Sumatera Utara untuk pembangunan rabat beton dan sarana lainnya di Desa Hutabaru yang anggarannya sebesar Rp399.100.000.
Total program dari Dinas PU-PR dan Dinas Kesehatan yang tidak dikerjakan Pemkab Tapsel tahun 2022 di kecamatan ini saja sudah mencapai Rp 7,1 miliar.
Di Kecamatan Saipar Dolok Hole, pada APBD/P-APBD 2022 telah ditampung anggaran miliaran rupiah untuk berbagai program pembangunan. Tetapi tidak mampu dilaksanakan oleh Pemkab Tapsel.
Yaitu lanjutan Simpang Mandalasena sekitar Rp 1 miliar, peningkatan jalan Saut Banua Simanosor - Tapus/Kampung Simanosor Gereja sekitar Rp 1,6 miliar dan ada lagi enam paket beranggaran sekitar Rp 1,2 miliar.
"Sehingga seluruh kegiatan pembangunan yang tidak dilaksanakan di kecamatan ini mencapai Rp 3,8 miliar," urai Rawi.
Di Kecamatan Arse, pada APBD induk 2022 ditampung anggaran sebesar Rp 450 juta untuk rehab Puskesmas Pembantu (Pustu). Tetapi sama sekali tidak dikerjakan oleh Pemkab Tapsel.
"Belasan miliar rupiah anggaran pembangunan di Dapil kami yang telah ditampung di APBD dan P-APBD Tapsel 2022, namun tidak dilaksanakan Pemkab Tapsel," sebut Rawi.
Politisi Partai Golkar ini melanjutkan, kondisi Pemkab Tapsel yang tidak mengerjakan program pembangunan berbiaya miliaran rupiah di tahun 2022 itu tidak hanya di Kecamatan Aek Bilah, Saipar Dolok Hole dan Arse.
Tetapi hal serupa terjadi di 12 kecamatan lainnya, seperti di wilayah Luat Harangan Kecamatan Sipirok yang dalam P-APBD 2022 ditambah anggaran sekitar Rp 2,8 miliar.
Rinciannya, pembangunan mulai dari batas Jalan Provinsi-Gadu Rp400,1 juta. Sekitar Mesjid Al-Aqso Gadu Rp799,2 juta. Jalan Sipirok-Bunga Bondar-Gadu Rp 1,2 miliar dan Jalan Barnangkoling Rp499,5 juta.
Kemudian di Kecamatan Marancar dialokasikan tambahan anggaran di P.APBD 2022 sekitar Rp 4,4 miliar. Yaitu jalan Gapuk Tua/Jae Rp 2,3 miliar, Tanjung Dolok - Tugu Siranap Rp 1,5 miliar dan Rp 697,8 juta untuk jalan Pasar Sempurna tidak dilaksanakan.
"Padahal program itu sudah ditender, namun batal karena kontrak tidak ditandatangangani dan hal ini dapat dilihat di LPSE Tapanuli Selatan," sambung Rawi.
Sebagai anggota DPRD, kata Rawi, sangat penting bagi mereka mengingatkan ini ke Pemkab Tapsel. Sebab, tidak ada yang diuntungkan dari tidak dikerjakan atau dieksekusinya program miliaran rupiah itu. Malah justru rakyat yang dirugikan.
Realisasi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat menjadi terhambat. Kemudian dengan tidak terserapnya program pembangunan yang telah dianggarkan di APBD 2022 itu, peningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi lambat.
"Jika Pemkab Tapsel melaksanakan semua program pembangunan itu di tahun 2022 kemarin, jalan-jalan itu lebih mudah dilintasi. Biaya angkut hasil pertanian lebih murah dan pendapatan petani meningkat. Tentunya ini sangat mempengaruhi peningkatan kesejahteraan rakyat juga," jelas Rawi.
Senada dikatakan Edison Rambe, anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Tapsel. Ia contohkan berbagai program pembangunan yang tidak dikerjakan Pemkab Tapsel pada tahun 2022 di daerah pemilihannya.
Seperti terjadi di Kecamatan Tantom Angkola, Batang Angkola dan Sayurmatingi. Antara lain peningkatan Jalan Somanggal - Panabari sebesar Rp 1,8 miliar.
Lanjutan pembangunan Jalan Panabari - Somanggal Rp997 juta. Lanjutan rekonstruksi jalan Sayurmatinggi - Sipotangniari Rp448 juta. Rehab Pustu Tolang sebesar Rp450 juta.
Ditanya apa penyebab tidak dikerjakan atau tidak dieksekusinya berbagai program yang telah diaggarkan di APBD dan P-APBD 2022 itu, Edison tidak mau berspekulasi dan sarankan agar ditanyakan saja ke pihak eksekutif Pemkab Tapsel.
"Tetapi bisa saja ini dampak dari mundurnya para pimpinan OPD seperti Kadis Kesehatan, Sekretaris Dinas Kesehatan dan Plt.Kadis PUPR beberapa waktu yang lalu," ujarnya.
Sebagai anggota DPRD yang juga kader salah satu partai politik pengusung utama pencalonan Dolly Pasaribu di Pilkada Tapsel tahun 2020, Fraksi Partai Golkar wajib mengingatkan ini.
Rawi dan Edison berharap, Bupati Dolly Pasaribu menjadikan kegagalan merealisasi program APBD dan P-ABPD tahun 2022 sebagai pembelajaran. Sehingga tidak mengulanginya lagi di tahun 2023 ini.
Tak lupa mereka ingatkan bahwa menurunnya peringkat IPM (kesejahteraan) Tapsel dan digeser Paluta ditahun 2022 dari peringkat ke 21 ke 22 diantara 33 kabupate kota dan Sumatera Utara, bisa saja akibat banyaknya program yang tidak dilaksanakan dan menimbulkan SILPA sekitar Rp300 miliar.
"Karenanya, kami minta dan mendukung agar semua program yang ditampung di APBD 2023, utamanya yang tidak dikerjakan tahun 2022, segera dilaksanakan. Dengan syarat tetap mempedomani aturan yang berlaku," pinta Rawi dan Edison mengakhiri.
(Tim)
No comments:
Post a Comment