Gunungsitoli (Topsumut.co) Proses penyusunan P-APBD TA 2019 harus berpedoman pada kerangka regulasi aturan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas program Pemerintah Kota Gunungsitoli.
Sekaligus menjadi informasi yang lengkap bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan sistem anggaran belanja untuk mewujudkan transparansi program yang dilaksanakan.
Petikan diatas merupakan pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan Kota Gunungsitoli atas Ranperda P-APBD TA 2019 yang dibacakan oleh Sekretaris Fraksi Sozanolo Telaumbanua.
Ditegaskan Sozanolo, akuntabilitas dan transparansi harus dapat dijadikan barometer dari upaya pemerintah melakukan perubahan dan pembenahan daerahnya ke arah yang lebih baik.
"Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa perbaikan serta pembenahan manajemen pengelolaan keuangan daerah perlu lebih ditingkatkan", ucap Sozanolo.
Dengan demikian, Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemerintah Kota Gunungsitoli melaksanakan program kegiatan yang tertuang dalam P-APBD TA 2019 sesuai ketentuan berlaku. Sehingga anggaran yang ada dapat terserap tepat waktu.
"Setelah mempertimbangkan seluruh rangkaian pembahasan, maka Fraksi PDI Perjuangan menyetujui Raperda dijadikan Perda. Namun tetap memperhatikan catatan, saran, dan kritik yang sebelumnya disampaikan fraksi-fraksi, Banggar, serta komisi DPRD", kata Sozanolo.
