Demikian kata Wakil Ketua Fraksi Golkar Kota Gunungsitoli, Drs. Nehemia Harefa MM, saat membacakan pendapat akhir fraksinya tentang pertangungjawaban pelaksanaan APBD TA 2018.
Menurutnya, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran.
"Pengelolaan keuangan berlandaskan peraturan perundang-undangan yamg efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertangungjawab, berkeadilan, kepatutan, serta bermanfaat kepada masyarakat luas", ujar Nehemia.
Berdasarkan hal tersebut, lanjutnya, Fraksi Golkar telah menyampaikan catatan dan koreksi terhadap pelaksanaan APBD Kota Gunungsitoli TA 2018.
Namun meski beberapa poin penting belum mendapat tanggapan, Fraksi Golkar yakin hal tersebut akan menjadi referensi penyelenggaraan pemerintaham daerah di tahun selanjutnya.
"Dari uraian pemandangan diatas, maka Fraksi Golkar memahami Ranperda pertangungjawaban pelaksanaan APBD TA 2018 untuk kemudian dijadikan Perda", pungkas Nehemia.
(Stevanus)
