DAIRI (Topsumut.co) Percepatan pencegahan stunting harus tetap disesuaikan dengan program Pemerintah Kabupaten. Hal tersebut dikatakan Abdul Mu’is , selaku Plt. Deputi Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Kementeian Dalam Negri ( Kemendagrib) dalam rapat melalui vidcon bersama dengan Pemkab.Dairi pada Senin ( 08/06/2020 ) di Pendopo Bupati Dairi. Dimana dalam rapat tersebut adalah
membahas tentang arah kebijakan penggunaan APBD 2021 untuk mendukung percepatan pencegahan stunting.
Rapat tersebut diikuti oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Dairi Ny. Romy Mariani Eddy Berutu yang turut didampingi oleh Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Dairi Romedi Bangun serta perwakilan OPD terkait Kabupaten Dairi.
Sementara itu, Plh. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri DR.Eduard Sigalingging M.Si mengatakan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dikarenakan adanya pandemi covid-19 telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2020 yang intinya agar Pemerintah Daerah melakukan refocusing realokasi anggaran yang diperuntukan dalam 3 hal yakni penanganan masalah kesehatan,penanganan masalah ekonomi dan penanganan masalah sosial.
Peran Kabupaten/Kota dalam penurunan stunting Ia katakan dilakukan untuk melakukan kebijakan berkaitan dengan tujuan pencegahan penurunan stunting, melaksanakan standar pelayanan minimal (SPM) secara maksimal, menetapkan target percepatan pencegahan penurunan stunting untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional.
Selanjutnya ditambahkan adalah menetapkan program dan kegiatan terkait penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, meningkatkan alokasi dan efektifitas penggunaan dana desa untuk penurunan stunting, melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang terkait dalam penurunan pencegahan stunting dengan harapan pencegahan penurunan stunting dapat dilakukan secara maksimal.
Sesuai data dari Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2007 hingga tahun 2013, prevalensi stunting di Indonesia tidak mengalami perubahan yang berarti meskipun pembangunan di Indonesia sudah cukup berhasil dimana angka kemiskinan telah turun, akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi telah meningkat serta kualitas sumber daya manusia prevalensi kurang gizi masih tinggi.Tingginya angka stunting akan mengakibatkan kurang efektifnya bonus demografi dan Indonesia akan mengalami jumlah penduduk yang besar namun tidak bisa bersaing dengan negara lain.
Oleh sebab itu pemerintah menetapkan stunting sebagai Prioritas Nasional untuk intervensi dengan pendekatan konvergensi program multi sektor. Sebagaimana diketahui, Tim Penggerak PKK Kabupaten Dairi sangat konsen untuk pencegahan stunting di Kabupaten Dairi.
Ketua TP. PKK Ny. Romy Mariani Eddy Berutu selalu mengajak semua kader PKK untuk ikut terlibat secara aktif dan sistematis dalam pencegahan dan penanggulangan stunting. Ini diharapkan mampu menekan prevalensi stunting di Kabupaten Dairi.
( Nining ).
