DAIRI (Topsumut.co) - Terkait konflik PT. DPM dengan masyarakat di sekitar tambang atau kelompok masyarakat pemegang hak ulayat, meminta Komisi II DPR RI memberi rekomendasi kepada KLHK agar Rapat Komisi Penilaian AMDAL PT. DPM yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2021 oleh KLHK dilaksanakan ulang kembali, karena ada beberapa kelompok masyarakat pemegang hak ulayat yaitu Marga Sambo, Pardosi, Boangmanalu dan Maha yang ada dikawasan tambang PT. DPM pada saat Rapat Penilaian AMDAL tersebut tidak dilibatkan/diundang oleh KLHK.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Dairi, Jimmi Sihombing saat menghadiri rapat kunjungan Kerja Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara, Kamis, (17/06/2021 ) di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan.
Sebagaimana diketahui rapat kunjungan tersebut adalah dalam rangka meninjau secara ulang terkait masalah Pertanahan.
Rapat Kunjungan Kerja Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan Komisi II DPR RI ini juga untuk merespons sejumlah persoalan tanah terkait keberadaan perusahaan yang ada di Kabupaten Dairi.
.
" Terkait masalah PT. GRUTI, kita akan upayakan segera melaksanakan rekomendasi Pansus DPRD Dairi yang sudah diberikan kepada Pemkab Dairi ", pungkas Jimmi Sihombing.
( Nining ).
.
.
No comments:
Post a Comment