Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Fraksi Demokrat Bacakan Pendapatnya Soal Ranperda APBD

Saturday, August 10, 2019 | 10:36 AM WIB | 0 Views Last Updated 2019-08-10T17:36:15Z

GUNUNGSITOLI (Topsumut.com) Fraksi Demokrat DPRD Kota Gunungsitoli mempunyai lima catatan penting terkait Ranperda pertangungjawaban pelaksanaan APBD Kota Gunungsitoli T.A 2018.

Ke lima catatan itu disampaikan Sekretaris Fraksi Demokrat, Ariyanto Lase, dalam sidang paripurna pertangungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2018 bersama Pemerintah Kota Gunungsitoli, Senin (22/7/2019).

Adapun ke lima catatan tersebut yakni.

1. Fraksi Demokrat mengapresiasi hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah Kota Gunungsitoli T.A 2018 dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

2. Terkait realisasi PAD T.A 2018 Rp. 29.456.354.562.94 dari target sebesar Rp. 34.006.285.777.60, serta dari PAD 2017 Rp. 36.525.700.200.00 terealisasi sebesar Rp. 29.769.903.264.10. Maka Fraksi Demokrat tidak mendapati peningkatan realisasi PAD signifikan.

3. Walikota merencanakan pembangunan Pasar Nou bersumber dari pinjaman daerah telah mendapat persetujuan DPRD baik melalui surat keputusan bahkan pemuatan APBD 2018 dan 2019. Meski DPRD sempat meragukannya, namun dicapai mufakat  anggaran perencanaan dalam bentuk tahun jamak mencapai 3 Milyar. Namun seiring waktu berjalannya, implementasi pembangunan tersebut tenggelam. Fraksi Demokrat mempertanyakan tindaklanjut kegiatan tersebut, serta pertanggungjawaban dana perencanaan pembangunannya.

4. Hal sama terkait pembangunan patung Yesus di Soaro Wiga yang dielu-elukan pada awal dimulainya pembangunan, bahkan sampai peletakan batu pertama dan perencanaan. Fraksi Demokrat bertanya bagaimanakah nasib patung Yesus.

5. Bahwa swakelola adalah kegiatan bersifat khusus dan teknis. Fraksi Demokrat mempertanyakan alasan sejumlah kegiatan swakelola oleh Dinas PUPR Kota Gunungsitoli. Mengapa ada kegiatan yang harus diswakelolakan? Fraksi Demokrat berharap kegiatan tersebut dihentikan kecuali kegiatan swakelola bersifat mendesak.

Fraksi Demokrat berharap, pembahasan ranperda dapat berjalan dengan partisipatif dan komprehensif, kata Ariyanto. 

(Stev)
×
Berita Terbaru Update