GUNUNGSITOLI (Topsumut.com) Fraksi Hanura DPRD Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, menyebut bahwa predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Kota Gunungsitoli dapat menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Ungkapan itu disampaikan, Ketua Fraksi Haruna, Arosokhi Harefa SH, saat membacakan pemandangan umum fraksinya dalam sidang paripurna pembahasan tentang Ranperda pertangungjawaban pelaksanaan APBD Kota Gunungsitoli TA 2018.
Menurutnya, Fraksi Hanura memiliki tugas untuk mengawasi jalannya roda emerintahan daerah secara bermartabat dan proporsional. Dimana bertujuan, supaya pemerintah menjadi terkontrol dan terkendali dalam menjalankan tugas serta fungsinya.
"Sebagai pemangku tugas pengawasan, Fraksi Hanura wajib mencermati hasil pelaksanaan roda pemerintahan. Sehingga keberhasilan yang dicapai tetap dipertahankan. Sementara kekurangan, dapat diperbaiki guna mencapai hasil optimal", kata Arosokhi.
Adapun catatan dan masukan, lanjut Arosokhi, yang diberikan Fraksi Hanura kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli.
1. Fraksi Hanura berpendapat, penyerapan anggaran pada satuan perangkat daerah baik secara kolektif maupun individu hendaknya disesuaikan dengan hasil atau output yang nyata.
2. Fraksi Hanura mencermati bahwa silpa DAK pada Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli, khususnya untuk peningkatan kesejahteraan guru terlalu besar. Jika di lihat dari aspek perencanaan, masih banyak kegiatan yang tertunda bahkan tidak terlaksana hingga saat ini, ujar Arosokhi.
(Stevanus)
