Gunungsitoli (Topsumut.com) Frasi-fraksi DPRD Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, bersama Pemerintah Kota Gunungsitoli menggelar rapat paripurna pembahasan Ranperda tentang pertangungjawaban pelaksanaan APBD Kota Gunungsitoli TA 2018.
Dalam pemandangan umumnya, Fraksi Gerakan Perubahan Indonesia Raya (Gepira) menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Gunungsitoli diharapkan terus meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui potensi PAD agar dapat memperbesar ruang gerak fiskal.
"Fraksi Gepira mengharapkan, Pemerintah menggunakan dan memanfaatkan sisa anggaran dengan skala prioritas untuk kepentingan masyarakat. Serta mengefektifkan monitoring pengawasan terhadap perencanaan program belanja daerah secara langsung maupun tidak langsung".
Demikian pemandangan yang disampaikan Wakil Ketua Fraksi Gepira, Yan Raradodo Gea, dihadapan Walikota Gunungsitoli dan OPD dilingkungan Pemerintahan Kota Gunungsitoli, beberapa waktu lalu.
Menurut Yan, mekanisme pertangungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah setelah penyunsunan rancangan APBD secara normatif.
Dan juga suatu rangkaian prosedur pengawasan yang dilakukan instansi yang memiliki fungsi pengawasan, antara lain BKP, Kemendagri, serta DPRD.
"Dalam konteks hukum administrasi negara, mekanisme pertangungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk pengawasan demi terwujudnya asas pemerintahan yang baik (AUPB)", kata Yan.
