Notification

×

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Pasca Didemo Soal Omnibus Law, DPRD Gunungsitoli Surati Presiden.

Wednesday, October 14, 2020 | October 14, 2020 WIB Last Updated 2020-10-14T10:50:00Z




GUNUNGSITOLI (Topsumut.Co)


Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, melalui surat nomor : 170/1393/DPRD/2020, Secara resmi menyurati Presiden Republik Indonesia, terkait penyampaian aspirasi mahasiswa cipayung terhadap penolakan pengesahan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.


Tidak hanya kepada Presiden, DPRD Kota Gunungsitoli juga merujuk surat tersebut kepada Ketua DPR-RI (Puan Maharani).


"Iya benar, Selasa (13/10) kemarin, bahwa DPRD telah mengeluarkan surat yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD terkait penyampaian aspirasi mahasiswa cipayung kepada Bapak Presiden dan Ibu Ketua DPR-RI", Ucap Sekretaris DPRD Kota Gunungsitoli (Mesoniman Lahagu) ketika dikonfirmasi wartawan via seluler. Rabu (14/10/2020)


Mesoniman memberitahu bahwa dalam penyampaian surat tersebut, DPRD hanya bersifat meneruskan aspirasi rakyat soal penolakan pengesahan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law ke pusat.


Mewakili Organisasi mahasiswa cipayung (GMNI, PMKRI dan GMKI), Joko Mendrofa yang merupakan salah satu penanggung jawab aksi cipayung kepada wartawan via WhatsApp, Rabu (14/10), Membenarkan bahwa pihaknya telah menerima tembusan surat dari Lembaga DPRD Kota Gunungsitoli.


"Kami sudah terima surat dari DPRD terkait penyampaian aspirasi kami atas penolakan pengesahan Omnibus Law kepada Bapak Presiden", Katanya.


Joko meminta adanya respon yang lebih serius dari DPRD Kota Gunungsitoli untuk mengawal aspirasi yang telah disampaikan tersebut hingga mendapat tanggapan dari istana negara dan gedung Senayan.


Tidak hanya itu, lanjut dia, Respon dan tanggapan dari DPRD Kota Gunungsitoli juga sudah disampaikan kepada para pimpinan organisasi mahasiswa Cipayung di Jakarta.


Joko menegaskan bahwa pihaknya akan kembali melakukan aksi unjuk rasa susulan jika aspirasinya mendapat respon yang tidak sesuai.



"Seketika memang apa yang telah di sampaikan kurang sesuai maka kami akan melakukan aksi susulan untuk terus mendorong anggota DPRD dalam rangka menolak omnibus law secara bersama dengan masyarakat kepulauan Nias", Pungkasnya


(R/Cobra)



×
Berita Terbaru Update