NIAS (Topsumut.co) - Pelaksanaan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada beberapa Desa diwilayah Kabupaten Nias terlaksana dengan baik.
Dalam pantauan awak media Topsumut.co peserta yang mengikuti Pencalonan BPD terdapat pelamar yang masih aktif sebagai pelaksana/ Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Nias yang mana hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Tahun 2017 tentang Tata Tertib dan Displin Kerja Pegawai Non PNS pada Pelaksana Program Keluarga Harapan.
Hal ini terungkap ketika salah seorang Warga Kabupaten Nias yang tidak mau disebutkan namanya menceritakan kepada awak media mengatakan, ada Peserta Calon BPD yang bekerja sebagai pendamping PKH.
" sepengetahuan saya, ada beberapa Oknum Pendamping PKH di Kabupaten Nias telah mengikuti pelamaran dan pencalonan keanggotaan BPD, bahkan ada oknum yang terpilih dalam pemilihan tersebut, sementara pada kode etik tata tertib kerja pendamping PKH ini jelas tertuang pada Butir ke - 2 (dua) Point (9) sembilan dilarang rangkap pekerjaan dengan gaji/honor yang bersumber dari APBN/APBD. seperti halnya pada pendapatan BPD dengan sebutan insentif, yang dananya bersumber dari APBN ataupun APBD, maka dengan begitu kita berharap kepada Dinas terkait (Dinas Sosial Kabupaten Nias) untuk menerapkan tata tertib dan displin kerja kepada Oknum pendamping PKH tersebut." harap warga.
Ketika Hal tersebut dilakukan konfirmasi Kepada Kepala Bidang Jaminan Sosial Bakhtiar Harefa mengatakan kita akan panggil dan proses.
" Terima kasih informasinya pak, informasi ini sangat penting bagi kami dan akan dilakukan kroscek dengan memanggil dan menanyakan kepada Pendamping PKH tersebut. Apabila informasi ini betul maka kita akan berikan teguran berupa Surat Peringatan (SP)." tegas Kabid
(Penulis : Herman Waruwu)
No comments:
Post a Comment