NIAS BARAT (Topsumut.com) - Ketua PPNI Sumut Mahsur Al Hazkiyani, bersama rombongan, menghadiri Musda ke II PPNI di Kab Nias Barat, Musyawarah Daerah (Musda) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Nias Barat di Tokosa Hall , Sabtu (7/10/2023) gagal terlaksana, kurangnya peserta korum yang hadir pada kegiatan Musda II.
Dari pantauan di lokasi Musda ke II PPNI, terlihat sejumlah tenaga keperawatan baik tenaga ASN maupun honorer terlihat melakukan Aksi memprotes dan menolak Musda dengan alasan Musda yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ADRT PPNI dan penolakan ini sempat terpantau, salah seorang oknum mencoba melakukan perusakakan spanduk dan melakukan ajakan penolakan dengan teriakan suara lantang, dihadapan Ketua DPW PPNI Sumut
Atas kejadian tersebut Ketua DPW PPNI Provinsi Sumut Mahsur Al Hazkiyani mengaku kecewa dan menyesal aksi penolakan yang sempat membuat kegaduhan dan keributan,Ketua DPW Sumut Mahsur Al Hazkiyani, mengungkapkan akan menindaklanjuti kejadian tersebut ke bagian Bidang Hukum PPNI Sumut untuk dapat ditelaah dan dikaji, baik dari segi adanya indikasi kesengajaan menggagalkan kegiatan Musda ke II, sehingga pengerusakan dan intimidasi para peserta, maka untuk hal ini, akan kita laporkan kepada aparat penegak hukum, sehingga Musda ini dapat berlangsung dengan baik tanpa intervensi dari siapapu.
"Kegiatan Musda ini jauh-jauh hari sudah diagendakan sehingga proses serta mekanisme untuk pembentukan Karateker DPD PPNI sudah sesuai mekanisme, dan kamipun tidak akan mungkin hadir dan melanggar regulasi kalau memang tidak sesuai mekanisme, apalagi kalau dikatakan oleh mereka tidak sesuai ADRT. Oleh karenanya peristiwa yang terjadi pada ha ini akan dibahas dalam rapat di bidang hukum dan kode etik kita. Kita akan melakukan somasi dan kajian kerugian yang terjadi pada agenda pelaksanaan Musda ke II ini, yang diakibatkan sejumlah oknum-oknum tersebut , akan kita hitung kerugian secara materil maupun inmaterial dan akan kita laporkan ke penegak hukum, "tegas Mahsur.
Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa ia mengaku mendapat banyak laporan bila para peserta tidak berani hadir karena mendapat intimidasi dan ancaman dari beberapa oknum pemerintahan.
"Kita sudah mengantongi sejumlah bukti baik rekaman maupun informasi adapun tekanan ataupun teror yakni dari mutasi hingga pencopotan jabatan. Karena ini negara hukum maka kita akan kaji dan telaah agar diteruskan ke penegak hukum. Dan perlu saya tegaskan bahwa organisasi PPNI ini adalah organisasi profesi perawat yang biaya operasionalnya juga murni dari iuran anggota,bukan hibah dari pemerintah daerah, propinsi, dan pusat, ini murni dari iuran anggota kita baik dari DPD, DPW dan DPP sendiri, atas kejadian ini kami dari DPW PPNI Sumut, mengaku kecewa dan menyesal kejadian pada hari ini, dan yang lebih penting, informasi yang beredar adanya intervensi dari pemerintah daerah. Seharusnya pemerintah daerah mendukung kegiatan-kegiatan ini, seperti di kabupaten - kabupaten lain yang ada di seluruh Indonesia. Karena organisasi ini adalah wadah pemersatu perawat, dalam pengembangan ilmu keperawatan, yang membantu pemerintah dalam mengatasi gangguan kesehatan bagi warga di kabupaten Nias barat, juga membantu pemerintah dalam melaksanakan program-program kesehatan di seluruh lapisan masyarakat kabupaten Nias Barat,"tegasnya.
Darniati Mendrofa salah seorang tenaga keperawatan, mengaku kecewa dengan pelaksanaan Musda yang dianggapnya tidak melalui tahapan dan tanpa adanya pemberitahuan kepada dirinya.
"Saya merasa keberatan dan tidak dilibatkan selaku panitia, sementara saya sudah dipilih oleh teman-teman dan ada apa sebenarnya? DPKnyapun saya tidak mengetahuinya sama sekali siapa orangnya. Apa lagi saya sebagai panitia tidak dapat bekerja karena saya tidak tahu personil personil saya. Sejak saya dipilih menjadi ketua pada Juli lalu memang tidak ada gerakan karena saya hanya menunggu. Tapi kok tiba-tiba ada Rapat pleno 30 September melalui zoom sudah ada nama-nama DPK itu , saya tidak tahu siapa yang pilih. Dan langsung keluar dan terbit SK. Itulah keberatan saya, "ujarnya.
Menanggapi pernyataan Darniati, Ketua DPW Mahsur mengatakan bahwa seluruh informasi selalu diteruskan dan semua pengurus telah digabungkan di dalam grup Whatsapp sebagai wadah informasi.
"Kalau beliau itu mengatakan tidak mengetahui tentang hal ini, saya rasa itu nggak mungkin, mereka juga telah membuat grup Whatsapp segala informasi, tetap diketahui melalui Whatsapp grup keanggotaan dan dapat terakses oleh anggota grup yang tergabung, "tegasnya.
Musda ke II PPNI sempat tertunda sebelumnya dikarenakan adanya penolakkan dari beberapa oknum, namun dengan kesepakatan yang dimotori oleh Kapolsek Sirombu, IPDA Oshinduhugo Daeli, Musda dapat dilanjutkan oleh Ketua Karateker DPW Sumut.
Tidak berlangsung lama pimpinan karateker, membuka dan menutup Musda PPNI, dan mengembalikannya kepada DPW Sumut untuk di tindak lanjuti hasil dari Musda PPNI dan dalam waktu yang tidak bisa di tentukan, hasilnya akan di bacakan pada Musda selanjutnya, acara aksi damai tolak musda berakhir dengan membubarkan diri dengan tertib.
(Tim Cobra)
No comments:
Post a Comment