Diduga Kelebihan Bayar, Pembangunan Jalan di Nisut yang Diresmikan Presiden Jokowi di Dilapor ke Mabes Polri

NIAS UTARA (Topsumut.Co)  -  Proyek Pekerjaan peningkatan struktur jalan Nasional ruas Laehuwa - Faekhunaa, Kecamatan Alasa, Nias Utara (Nisut) senilai Rp 32.365.449.000 bersumber dari APBN murni TA 2022 yang telah di  dilaporkan ke Mabes Polri, pada tanggal 09 Febuari 2023, diduga adanya pembayaran melebihi progres pekerjaan.

Aktifis senior Ketua Pengiat Anti Korupsi  Aliansi Masyarakat Kepulauan Nias (AMPKN), Ferdinand Ndraha, Kamis (9/2/2023) kepada wartawan Topsumut.Co,  menjelaskan, pekerjaan yang dikelola Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut dimulai Mei tahun 2022. Yang mana saat itu Presiden Jokowi datang langsung ke Nisut saat dimulainya pekerjaan.

Namun hingga akhir Deseber tahun 2022 pekerjaan tidak siap sehingga diputus kontrak. Namun permasalahan yang terjadi kata Ferdinand, pihak BBPJN diduga membayarkan dana sekitar 45 % atau senilai Rp 15 miliar kepada Rekanan PT Manel Star. "Sesuai investigasi AMPKN melibatkan ahli konstruksi independen, progres diperkirakan masih dibawah 35% sehingga diduga akibat kelebihan bayar kepada rekanan, negara mengalami kerugian  sekitaran Rp 3,2 miliar," jelasnya.

Hal itu menurut Ferdinand tidak terlepas dari dugaan persekongkolan pihak rekanan dengan Pejabat Pebuat Komitmen (PPK) 36 sebagai pemilik wilayah kerja jalan nasional di Nisut, bahwa pihak PPK 36 sebagai perpanjangan tangan BBPJN di Nisut harus cermat.

"Kita sudah  menyampaikan laporan ini secara langsung ke Mabes Polri, meminta untuk dilakukan pengusutan sekaligus memeriksa pihak BBPJN, PPK 36, rekanan dan pihak pihak terkait," tegas Ferdinand.

Sementara Kepala BBPJN yang dikonfirmasi melaui PPK 36, Faber Panjaitan, sebelumnya justeru mengatakan, laporan laporan soal pembangunan jalan tersebut bisa menjadi preseden buruk, sebab yang melaporkan proyek itu lebih dari satu dan selalu dikomunikasikan.

Kegiatan kegiatan pembangunan dari Kementerian PUPR juga dikatakan sebagian karena upaya para kepala daerah di Kepulauan Nias, namun dengan adanya hambatan hambatan, itu bisa menjadi kendala pada kegiatan dimaksud.

Faber meminta seluruh tokoh masyarakat, LSM, wartawan dan masyakat bersinergi mendukung pembangunan di kepulauan nias," pinta Feber.

(Cobra)