Pedagang di Pajak Gambir Buat Petisi, Camat Bungkam

Spanduk PKL dalam Petisi menolak penertiban di pajak gambir Deli Serdang

MEDAN (TOPSUMUT.CO) - Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) pajak gambir membuat petisi dalam bentuk menolak ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Deli Serdang.

Pantauan Topsumut.co dilokasi, para pedagang yang kebanyakan emak - emak ini menangis saat dilarang berjualan di sepanjang pinggir jalan pasar gambir, Kecamatan Percut Sei Tuan.

Terlihat personil Satpol PP, TNI dan petugas Trantib Kecamatan Percut Sei Tuan serta dinas terkait bersiaga, Senin (24/7/2023).

Pedagang disana, mereka menilai tindakan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Pemerintah Kecamatan Percut Sei Tuan tidak adil dan tidak merata bagi warga yang PKL di pasar gambir.

Karena, tindakan tersebut hanya secara sepihak dilakukan. 

Meskinpun beberapa pedagang yang sudah mendapatkan surat perizinan berusaha berbasis risiko, tetapi juga dilarang berjualan. 

Sehingga PKL yang dilarang berjualan itu merasa kehilangan pekerjaan. Sebab, tempat yang dilarang berjualan itu adalah satu - satunya untuk mencari nafkah.

Selain itu, mereka juga berteriak - teriak agar dibolehkan berjualan. Namun, Satpol PP dan dinas terkait tetap bertahan dan bersiaga agar tidak berjualan ditempat larangan itu.

"Mana keadilan, mana keadilan, mana keadilan pak. Kami butuh makan tapi kami dilarang jualan di tempat ini," kata seorang pedagang yang menolak aksi penertipan trantib Kecamatan tersebut.

Dia menyebutkan tindakan Pemerintah Kecamatan Percut Sei Tuan dilarang berjualan dipinggir jalan itu karna diduga ada kepetingan berbagai pihak yang lebih dekat kepada Camat.

"Alasannya karna sering macet, bukan mencari solusi tuh. Dengar - dengar kalau nggak jualan lagi, tempat ini dijadikan lahan parkir yang meraup keuntungan besar. Itu orangnya dekat sama pak Camat," tuturnya.

Mereka juga mengakui bahwa  Pemerintah Kecamatan Percut Sei Tuan telah menyuruh para PKL untuk berjualan ditempat pasar milik gabungan Organisasi Kepemudaan (OKP). Akan tetapi, pasar tersebut bukan milik Pemerintah.

Namun, mereka menolak karna sewa kiosnya sangat mahal. 

"Camat bilang kemarin pindah ke dalam. Tapi bukan kami tak mau pindah, hanya saja sewa kiosnya sangat mahal. Kami juga sudah minta solusinya ke Camat, malah beliau arogan di depan kami. Dia lemparin barang - barang kami," jelasnya.

Hal ini ketika dikonfirmasi kepada Camat Percut Sei Tuan, Fitriyan Syukuri oleh topsumut.co, memilih bungkam. Sehingga berita ini terbit topsumut.co masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Camat, Fitriyan Syukuri.

Ones Lawolo